KETAPANG — Pemkab Ketapang mencatatkan rekor baru di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2025, laporan keuangan pemerintah kabupaten kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Kalbar. Prestasi ini diraih tanpa jeda selama 12 tahun terakhir.
Opini WTP bukan sekadar predikat administratif. Bagi warga, capaian ini menjadi jaminan bahwa setiap rupiah uang negara yang dikelola Pemkab Ketapang tercatat, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sesuai aturan. Tidak ada temuan material yang mengindikasikan penyimpangan atau pemborosan dalam belanja daerah.
Pencapaian ini bukan kejutan instan. Pemkab Ketapang konsisten meraih opini WTP sejak 12 tahun anggaran lalu. Artinya, selama lebih dari satu dekade, sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Ketapang berjalan stabil dan terus diperbaiki. Konsistensi ini menjadi salah satu tolok ukur kesehatan fiskal daerah di mata pemerintah pusat dan investor.
Dengan status WTP, Pemkab Ketapang memiliki legitimasi lebih kuat untuk mengajukan pinjaman daerah atau mendapatkan dana transfer dari pusat. Selain itu, opini ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah daerah. Bagi ASN dan jajaran Pemkab, capaian ini menjadi motivasi untuk menjaga disiplin anggaran di tahun-tahun mendatang.
Pj Bupati Ketapang menyebutkan bahwa opini WTP ke-12 ini adalah hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan opini, tetapi juga memastikan kualitas belanja daerah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tidak ada kutipan langsung dalam bahan yang bisa disalin persis.
BPK Kalbar melakukan pemeriksaan atas LKPD Ketapang selama beberapa bulan. Pemeriksaan mencakup kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Opini WTP diberikan jika tidak ditemukan kekeliruan material dalam laporan keuangan.
Pemkab Ketapang kini bergabung dalam daftar daerah di Kalimantan Barat yang secara konsisten meraih opini WTP. Capaian ini membedakan Ketapang dari daerah lain yang masih berjuang memperbaiki tata kelola keuangannya. Bagi warga, ini adalah kabar baik: uang pajak dan retribusi yang disetorkan ke kas daerah dikelola secara profesional dan akuntabel.