PONTIANAK — Amirullah menyoroti kecepatan pelaporan sebagai pekerjaan rumah utama pengelolaan BLUD di Kota Pontianak. Menurut dia, pengelolaan keuangan BLUD sudah bergerak ke arah yang lebih baik, tetapi responsivitas setelah pekerjaan selesai masih perlu ditingkatkan.
"Yang perlu ditingkatkan sekarang adalah responsiveness. Setelah pekerjaan selesai, cepat disajikan dan cepat dilaporkan," kata Amirullah di hadapan peserta sosialisasi.
Ketepatan waktu pelaporan, lanjutnya, dibutuhkan agar tim pembina bisa memantau perkembangan, membaca kondisi keuangan, dan mengevaluasi sejauh mana kemandirian BLUD benar-benar tercapai.
Amirullah menegaskan karakteristik BLUD berbeda dari mekanisme umum APBD. BLUD diberi keleluasaan mengelola pendapatan dan belanja sendiri, tetapi tetap berada dalam kerangka serta pengawasan keuangan daerah.
"Semangat BLUD itu adalah kemandirian dan keleluasaan dalam pengelolaan, tetapi tentu dalam batas-batas yang diperkenankan. Keleluasaan itu bukan berarti bebas sepenuhnya," ujarnya.
Ia mengingatkan BLUD tetap menjadi bagian dari struktur APBD. Pelaporan, konsolidasi keuangan, dan pertanggungjawabannya wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Jangan sampai keleluasaan itu dipahami sebagai kebebasan penuh. BLUD tetap menjadi bagian dari batang tubuh APBD," tegas Amirullah.
Dalam sosialisasi itu, Amirullah membeberkan tiga hal yang perlu menjadi perhatian pengelola BLUD. Pertama, konsistensi penerapan basis pencatatan. Kedua, ketelitian pengelolaan aset dan persediaan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Khusus BLUD sektor kesehatan, perhatian diminta diarahkan pada pengelolaan piutang pasien maupun BPJS. Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan juga diminta dikelola rapi agar tidak menjadi sumber permasalahan dalam laporan keuangan.
"Pelayanan kesehatan Kota Pontianak jangan hanya unggul dari aspek medis, tetapi juga harus menjadi contoh dalam tata kelola keuangan daerah yang bersih dan profesional," pungkasnya.
Kecepatan penyampaian laporan menjadi kunci karena tim pembina memakai dokumen itu untuk menilai apakah fleksibilitas yang diberikan negara kepada BLUD berjalan sesuai tujuan. Laporan yang terlambat membuat evaluasi kemandirian keuangan tertunda.
Sosialisasi di Aula Sultan Syarif Abdurahman itu diikuti pengelola BLUD di lingkungan Pemkot Pontianak. Materi yang dibahas mencakup teknis penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi badan layanan umum daerah.