KETAPANG — Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) awal untuk RKPD 2027 punya tugas krusial: menjembatani aspirasi legislatif dengan perencanaan teknis eksekutif. DPRD dan Bappeda Ketapang duduk bersama merumuskan skala prioritas yang akan menjadi pedoman belanja daerah dua tahun mendatang.
Apa Saja yang Dibahas dalam Sinkronisasi Ini?
Pembahasan tidak hanya berkutat pada daftar proyek fisik. Kedua lembaga mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang perlu mendapat alokasi anggaran lebih besar. Prioritas mencakup infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kecamatan.
“Kami ingin agar setiap program yang masuk ke RKPD 2027 benar-benar menjawab persoalan riil di lapangan. Bukan sekadar proyek yang muncul tiba-tiba tanpa kajian,” ujar perwakilan dari Bappeda Ketapang dalam forum tersebut.
Mengapa Sinkronisasi Ini Penting bagi Warga Ketapang?
Tanpa penyelarasan antara DPRD dan Bappeda, kerap terjadi tumpang tindih program atau bahkan usulan yang tidak terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya forum ini, setiap usulan dari fraksi-fraksi DPRD bisa diverifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta dokumen perencanaan jangka menengah.
Dampak langsung bagi warga adalah kepastian bahwa proyek pembangunan jalan, irigasi, atau bantuan sosial yang dijanjikan punya dasar hukum dan anggaran yang jelas. Proses ini juga meminimalkan risiko proyek mangkrak karena perencanaan yang asal-asalan.
Kapan RKPD 2027 Mulai Diterapkan?
RKPD 2027 sendiri akan menjadi pedoman kerja Pemkab Ketapang mulai awal tahun anggaran, yakni Januari 2027. Namun, seluruh tahapan perencanaan dan pembahasan harus rampung jauh-jauh hari agar dokumen bisa dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Dalam Negeri.
Setelah tahap sinkronisasi ini, Bappeda akan menyusun rancangan awal RKPD yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam forum-forum publik dan rapat paripurna DPRD. Masyarakat bisa mengikuti perkembangan usulan program melalui kanal resmi Bappeda Ketapang atau menghadiri musrenbang di tingkat kecamatan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah masyarakat bisa mengusulkan program untuk RKPD 2027?
Ya. Usulan bisa disampaikan melalui musrenbang di tingkat desa dan kecamatan. Aspirasi dari RT/RW dan kelompok masyarakat akan direkap dan dibawa ke forum kabupaten untuk diverifikasi kelayakannya.
Bagaimana cara mengetahui program apa saja yang masuk prioritas?
Dokumen RKPD bersifat publik. Warga bisa mengakses ringkasan rencana pembangunan melalui website resmi Bappeda Ketapang atau papan pengumuman di kantor kecamatan masing-masing.
Apa yang terjadi jika ada program yang tidak masuk RKPD 2027?
Program yang tidak masuk bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, atau diakomodasi melalui perubahan APBD jika mendesak dan ada ketersediaan dana.
