KALIMANTAN BARAT — Rini Widyantini menekankan bahwa esensi dari keberadaan MPP adalah mengakhiri praktik berbelit yang kerap dikeluhkan warga saat mengurus dokumen. Ia ingin memastikan setiap warga yang datang mendapatkan kepastian layanan secara tuntas tanpa harus berpindah-pindah loket atau instansi.
"Tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini masyarakat itu mendapatkan layanan atau kepastian layanan itu betul-betul tuntas. Tidak diping-pong dari satu loket ke tempat yang lain," ujar Rini dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.
MPP DKI Jakarta Jadi Etalase, Kini 305 Daerah Miliki Mal Serupa
Provinsi DKI Jakarta, menurut Rini, memiliki peran strategis sebagai etalase pelayanan publik nasional. Kualitas layanan di ibu kota akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Sebagai daerah dengan aktivitas pemerintahan dan bisnis tertinggi, DKI Jakarta dituntut untuk menjadi contoh pelayanan modern dan terintegrasi.
"Jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain. Jadi, yang paling penting itu, masyarakat nanti bisa merasakan bagaimana layanan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini yang difokuskan adalah kepada user experience dari masyarakat," ungkap Rini.
Sejak diresmikan pada 12 Oktober 2017, MPP DKI Jakarta menjadi salah satu pelopor. Kini, Kementerian PANRB mencatat sebanyak 305 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sudah memiliki MPP serupa.
Integrasi Layanan Omnichannel: Digital dan Tatap Muka Berpadu
Rini menjelaskan bahwa MPP DKI Jakarta sudah mengadopsi kebijakan pelayanan publik omnichannel yang digaungkan kementeriannya. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai kanal layanan, mulai dari tatap muka langsung, layanan jemput bola, anjungan mandiri, hingga platform digital.
Menurutnya, sepinya pengunjung di MPP DKI Jakarta bukan indikasi layanan buruk, melainkan tanda keberhasilan digitalisasi. Masyarakat kini bisa mengurus banyak keperluan secara daring, sehingga yang datang langsung ke mal hanyalah mereka yang membutuhkan interaksi tatap muka.
"Jadi kalau melihat MPP Provinsi DKI Jakarta ini, sepi bukan karena tidak terlalu banyak orang, tetapi karena sudah mengembangkan layanan-layanan digital. Jadi masyarakat sudah bisa melakukan layanan digital, tetapi ada juga yang ingin langsung datang ke sini," tutur Rini.
KSP Dukung Penuh Penguatan MPP sebagai Prioritas Presiden
Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza yang turut hadir dalam peninjauan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan MPP. Menurutnya, keberadaan mal pelayanan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
"KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Khususnya terkait dengan digitalisasi layanan, penting untuk terus dikembangkan," pungkas Heru.
Menteri Rini mengapresiasi seluruh petugas layanan di MPP DKI Jakarta yang menjadi garda terdepan birokrasi. Ia menekankan bahwa kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Semoga masyarakat tetap diberikan kemudahan di dalam mendapatkan layanan dari Pemerintah Daerah DKI," tutupnya.
