PONTIANAK – Masalah pemerataan akses kesehatan di Kalimantan Barat masih terganjal ketimpangan jumlah tenaga medis yang signifikan. Berdasarkan standar ideal World Health Organization (WHO) dan Bappenas, Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih kekurangan 4.108 dokter umum untuk melayani populasi yang mencapai 5,6 juta jiwa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, mengungkapkan bahwa dengan rasio ideal satu dokter per 1.000 penduduk, Kalbar seharusnya memiliki 5.600 dokter umum. Namun, kenyataan di lapangan mencatat hanya tersedia 1.571 dokter.
Ketimpangan Dokter Spesialis: Pontianak Surplus, Daerah Krisis
Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada kategori dokter spesialis. Selain jumlahnya yang masih kurang 1.049 orang dari kebutuhan total 1.590 tenaga, distribusinya pun terpantau tidak merata dan hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Kota Pontianak justru mengalami surplus dengan ketersediaan 216 dokter spesialis dari kebutuhan ideal 193 orang. Sebaliknya, wilayah kabupaten mengalami krisis tenaga spesialis yang sangat serius:
| Kabupaten | Kebutuhan Ideal | Ketersediaan | Defisit |
|---|---|---|---|
| Kayong Utara | 35 orang | 4 orang | 31 orang |
| Kubu Raya | 183 orang | 47 orang | 136 orang |
| Sekadau | 63 orang | 7 orang | 56 orang |
Mendorong Kemandirian Pendidikan Lokal
Harisson menegaskan bahwa persoalan ini tidak akan selesai tanpa adanya langkah terobosan. Pemerintah Provinsi Kalbar kini tengah mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di tingkat lokal untuk memutus rantai kekurangan tersebut.
"Dengan laju pertumbuhan penduduk saat ini, kebutuhan tenaga medis ini tidak akan terpenuhi tanpa langkah luar biasa. Kami mendorong percepatan pendidikan spesialis lokal agar layanan kesehatan menjangkau hingga pelosok," ujar Harisson usai melantik Pengurus IDI Kalbar periode 2025–2028, Minggu (8/2/2026).
Pemprov berharap pengurus IDI Wilayah Kalbar yang baru dapat menjadi mitra strategis dalam memperbaiki tata kelola distribusi tenaga medis di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
