PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan PT PLN untuk mengatasi kendala distribusi bahan bakar minyak, khususnya BBM bersubsidi, serta pemadaman listrik bergilir yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Koordinasi lintas lembaga ini menyasar percepatan penyaluran BBM bersubsidi dan penjadwalan pemadaman yang lebih terkendali. Langkah tersebut diambil karena gangguan pasokan BBM dan listrik dinilai mengganggu mobilitas warga sehari-hari.
Mengapa Distribusi BBM Bersubsidi Jadi Persoalan
Kendala distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu fokus utama dalam koordinasi antara Pemprov Kalbar, Pertamina, dan PLN. Gangguan pada rantai distribusi membuat pasokan ke sejumlah wilayah tidak berjalan mulus, sementara kebutuhan warga tetap tinggi.
Pemprov menempatkan penyaluran BBM bersubsidi sebagai prioritas karena menyangkut kebutuhan transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Koordinasi dengan Pertamina diarahkan pada perbaikan kelancaran pasokan ke titik-titik layanan.
Pemadaman Listrik Bergilir Ikut Dibenahi
Selain BBM, Pemprov Kalbar menyoroti pemadaman listrik bergilir yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Gangguan pasokan listrik dinilai menambah beban warga yang sudah menghadapi kendala bahan bakar.
Koordinasi dengan PT PLN diarahkan agar jadwal pemadaman lebih terkendali dan dampaknya terhadap aktivitas publik bisa ditekan. Pemprov menempatkan dua persoalan ini sebagai satu paket penanganan karena keduanya sama-sama menyangkut layanan dasar.
Apa Dampaknya bagi Warga Kalbar
Gangguan distribusi BBM bersubsidi dan pemadaman listrik bergilir menyentuh langsung aktivitas harian masyarakat Kalimantan Barat. Mobilitas warga, distribusi barang, dan kegiatan usaha kecil ikut terdampak ketika pasokan bahan bakar dan listrik tidak stabil.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan dua perusahaan penyedia layanan tersebut diarahkan pada perbaikan layanan di tingkat warga. Pemprov menekankan pentingnya kelancaran pasokan sebagai bagian dari pelayanan publik.
Langkah Selanjutnya
Pemprov Kalbar melanjutkan koordinasi dengan Pertamina dan PT PLN untuk memastikan kendala distribusi BBM bersubsidi serta pemadaman listrik bergilir tertangani. Perbaikan kelancaran pasokan dan penjadwalan pemadaman menjadi fokus tindak lanjut dari pertemuan lintas lembaga tersebut.
